REGULATION

TATA DASAR

GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA

Nomor: 73.

 

–   Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (21-9-1999).

–   Hadir dihadapan saya, SAAL BUMELA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini.

  1. Tuan Pendeta DANIEL HARMAN KAMBEY; swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ganggeng Terusan nomor 104, Rukun Tetangga 012 Rukun Warga -007, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5103,311057.0066;
  2. Tuan Pendeta Doktor KEMBONG MALLISA, Sarjana Teologi, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Muara Bahari, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 013, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2301,54437/2110504001;
  3. Tuan Pendeta YAFET TALAKSORU, Sarjana Teologi, swasta, bertempat tinggal di Jalan Merapi C/594, Duta Kranji, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10,5504,130960,0002, untuk sementara berada di Jakarta;
  4. Tuan Guru Injil JOHN ASS LEGRANTIE, swasta, bertempat tinggal di Kampung Bahari nomor 10, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Prick, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09. 5103,020846,0062;
  5. Tuan Penatua FILEPS TUHETERU, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Warakas V Gang 2/126 A, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 008, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5103.040442.0129,

 

–   Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

–   Para penghadap dalam menjalani kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa mereka secara bersama-sama dengan ini telah saling setuju serta mufakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan kebaktian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 

BAB I

NAMA, PENDIRIAN DAN WUJUD

Pasal 1

–   Nama Gereja ialah GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA, yang berada dalam Persekutuan Jemaat di Indonesia dan seluruh dunia.

 

Pasal 2

PENDIRIAN

 

–   Gereja Presbyterian Indonesia telah didirikan sejak tanggal I (satu) Agustus 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), serta didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 

Pasal 3

WUJUD

 

–   Wujud Gereja Presbyterian Indonesia adalah satu persekutuan dengan Gereja Yang Kudus dan Am, yang meliputi segala abad dan tempat serta bersifat injil.

 

BAB II

PENGAKUAN

Pasal 4

YESUS KRISTUS DASAR YANG TEGUH

 

–   Gereja Presbyterian Indonesia didasari dan dibangun diatas dasar pengakuan “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup”, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.

 

Pasal 5

ALLAH TRITUNGGAL

 

–   Gereja Presbyterian Indonesia mengakui ke Tri Tunggalan Allah yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ( Kejadian 3:22; Matius 28:19; Lukas 1:35; Yohanes 15:26; 2 Korintus 13:13;1 Yohanes 5:7-8 ) dan sebagai pusat pengakuan adalah Tuhan Yesus Kristus – Allah dan Manusia – yang telah hidup, mati -dan bangkit untuk keselamatan hidup manusia dan dunia { Yohanes 1 : 1 , 14; 20 : 28; 1 Korintus 15:3,4; Kolose 2:9; 1 Timotius 1:15 ),

 

Pasal 6

PENGAKUAN   IMAM

 

–   Gereja Presbyterian Indonesia dalam Persekutuannya dengan Gereja segala abad dan tempat, menghayati imannya sesuai dengan pokok-pokok Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea – Konstantinopel dan Pengakuan Iman Athanasius, serta ajarannya berpegang pada ajaran-Reformasi – CALVINISME.

 

Pasal 7

KESELAMATAN

 

–   Gereja Presbyterian Indonesia   mangakui bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan berakibat maut (Roma 3:23;   5:8,   12; 6: 23) , dan karena itu memerlukan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus ( Matius 1:21; Kisah Para Rasul 4:12 ), dan keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus ( Yohanes 3:16; Efesus 2:8 ). Manusia hanya dapat diselamatkan dengan jalan bertobat dan menerima Yesus Kristus mutlak dalam hidupnya sebagai Tuhan dan JURUSELAMAT (Markus 1:15; 16:16; Roma 1:16).

 

Pasal 8

ALKITAB

–   Gereja Presbyterian Indonesia mengaku bahwa Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah Firman Allah tanpa cacat, yang diilhamkan Allah sebagai kuasa tertinggi dalam hal Iman dan Kehidupan Kristen.

 

BAB III

TUJUAN GEREJA

Pasal 9

PEKABARAN INJIL

 

–   Gereja Presbyterian Indonesia melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus: “Karena. itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh kudus, dan ajarlah — mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintah-kan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman (Matius 28:19-20; Markus 16:15-16).

 

Pasal 10

PENGGEMBALAAN

–   Gereja Presbyterian Indonesia bertanggung jawab terhadap kehidupan dan pertumbuhan iman warga Jemaat melalui pembinaan dan penggembalaan sesuai dengan rencana Tuhan bagi manusia dan Gereja-Nya ( Yohanes 21:15-17; Efesus 4:11-16;1 Petrus 5:2-4).

 

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI GEREJA

Pasal 11

PEMERINTAHAN GEREJA

–   Gereja Presbyterian Indonesia mewujudkan panggilan dan pelayanan berpegang pada asas PRESBYTERIAL-SINODAL dengan unsur-unsur sebagai berikut:

  1. MAJELIS SINODE

Badan tertinggi yang anggota-anggotanya terdiri atas Pendeta-pendeta, Guru-guru Injil, Majelis-majelis Jemaat dan Kaum Awam, yang diutus oleh Presbyteri-presbyteri.

 

  1. SINODE

Para pejabat yang dipilih dari seluruh presbyteri.

 

  1. PRESBYTERI

Pendeta-pendeta, guru-guru injil, anggota majelis-majelis jemaat yang dipilih dan diteguhkan untuk mengatur jemaat-jemaat di dalam satu wilayah/daerah

  1. PLENO MAJELIS JEMAAT

Pendeta, Guru Injil, para Penatua dan DIaken yang dipilih dan diteguhkan dalam jemaat setempat.

 

Pasal 12

KEPEMIMPINAN GERJA

  1. Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia dipimpin oleh Majelis jemaat setempat yang dipilih dan diteguhkan untuk itu, dengan ketua seorang Pendeta atau Guru Injil yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.

 

  1. Majelis Presbyteri Gereja Presbyterian Indonesia dipimpin oleh Badan Pekerja yang dipilih oleh persidangan Majelis Presbyteri dalam satu wilayah/daerah.

 

  1. Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia dipimpin oleh Badan Pekerja yang dipilih oleh Persidangan Majelis Sinode.

 

  1. Majelis Sinode Gereja Prebyterian Indonesia adalah Pimpinan/Badan tertinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian seluruh jemaat dan kegiatan serta usaha-usaha Gereja Presbyterian Indonesia.

 

Pasal 13

PERSIDANGAN/PEMILIHAN DAN PERIODE

 

  1. Persidangan/Pemilihan Majelis Sinode dilaksanakan tiap 4 (empat) tahun, sesudah persidangan/pemilihan Majelis Jemaat dan Majelis Presbyteri. Kepengurusan Majelis sinode dalam satu periode berakhir tiap 4 (empat) tahun.
  2. Persidangan/Pemilihan Majelis Presbyteri dilaksanakan tiap 3 (tiga) tahun, sebelum persidangan/pemilihan Majelis Sinode. Kepengurusan Majelis Presbyteri dalam satu periode berakhir tiap 3 (tiga) tahun.

 

  1. Persidangan/Pemilihan Majelis Jemaat dilaksanakan tiap 2 (dua) tahun. Kepengurusan Majelis Jemaat dalam satu periode berakhir tiap 2 (dua) tahun.

 

  1. Setiap anggota Majelis Sinode, Mejelis Presbyteri, dan Majelis Jemaat hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) masa tugas berturut-turut.

 

  1. Kepengurusan Majelis Sinode, Majelis Prebyteri, dan Majelis Jemaat tidak diperkenankan terdiri atas anggota-anggota yang memiliki hubungan darah/keluarga/Kekeluargaan dekat.

 

 

BAB V

JEMAAT, WARGA JEMAAT, PEJABAT-PEJABAT GEREJA

Pasal 14

PENGERTIAN TENTANG JEMAAT

 

  1. Jemaat adalah Persekutuan Warga Gereja Presbyterian Indonesia di suatu tempat tertentu dalam wilayah/daerah pelayanan Gereja Presbyterian Indonesia, Kehadiran dan pertumbuhannya tampak dalam kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan secara teratur dan tertib.

 

  1. Jemaat merupakan bagian yang tak terpisahkan dan tidak dapat   dipisahkan dari Gereja Presbyterian Indonesia, dan pelembagaannya dilakukan oleh Majelis Sinode   setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Majelis Presbyteri.

 

  1. Sebuah Jemaat harus mampu mempunyai anggota-anggota pimpinan dan wilayah pelayanan.

 

Pasal 15

PENERIMAAN/PELEMBAGAAN JEMAAT

 

Gereja Presbyterian Indonesia menerima semua Kelompok Masyarakat Kristen yang terorganisir untuk menjadi bagian jemaat, dengan mengikuti persyaratan sesuai dengan aturan dan ketetapan Gereja Presbyterian Indonesia serta peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode.

 

Pasal 16

PEMBINAAN JEMAAT

 

Kelompok Masyarakat Kristen atau Jemaat yang baru diterima dalam lingkungan Gereja Prebyterian Indonesia pembinaannya dilakukan oleh Majelis Presbyteri dibantu oleh Majelis Jemaat dan Warga Jemaat dalam lingkungannya sampai mencapai kedewasaan atau pertumbuhan yang maksimal dan siap untuk dilembagakan, berdasarkan petunjuk, pengarahan dan bimbingan Majelis Sinode.

 

Pasal 17

KLAIM LEMEAGA

 

  1. Apabila di kemudian hari oleh karena satu dan lain hal, ada kelompok atau sebuah Jemaat yang sudah dilembagakan dalam lingkungan Gereja Presbyterian Indonesia ingin keluar dan tidak mau lagi bersama sama menjadi bagian dari Gereja Presbyterian Indonesia, maka Kelompok atau Jemaat tersebut tidak bisa mengklaim legalitas maupun nama lembaga Gereja Presbyterian Indonesia untuk dipakai dan digunakan atau mengatasi namakan diluar.

 

  1. Seorang Pendeta, Guru Injil maupun Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia atau Kelompok yang masih bertugas, oleh karena satu dan lain hal ingin keluar dan tidak mau lagi bersama-sama menjadi bagian dari Gereja Presbyterian Indonesia, maka yang bersangkutan, Pendeta, Guru Injil, Kelompok maupun Pejabat Gereja tersebut tidak bisa mengklaim legalitas maupun nama Lembaga Gereja Prebyterian Indonesia untuk dipakai dan digunakan atau mengatas namakan diluar.

 

Pasal 18

WARGA JEMAAT

 

Warga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia adalah :

  1. Mereka yang dilahirkan oleh Warga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia.
  2. Mereka yang dibabtis oleh Gereja Presbyterian Indonesia.
  3. Mereka yang dinikahkan oleh Gereja Presbyterian Indonesia.
  4. Mereka yang diteguhkan Sidi oleh Gereja Presbyterian Indonesia.
  5. Mereka yang bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi bagian dalam keluarga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia, baik yang berasal dari Gereja lain di Indonesia maupun luar negeri.

 

Pasal 19

HAK DAN KEWAJIBAN

 

  1. Setiap Warga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia berhak :
  2. Menghadiri dan berbicara dalam forum Rapat Majelis Terbuka (RMT)
  3. Memilih dan dipilih sebagai Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia.

 

  1. Setiap Warga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia berkewajiban:
  2. Menghadiri seluruh kegiatan Jemaat, Kebaktian-kebaktian Jemaat, teristimewa hari Minggu dan hari Raya Kristen;
  3. Mengambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus selama ia tidak berada dalam penggembalaan/disiplin Gereja;
  4. Membantu usaha Gereja baik dalam doa dan tenaga maupun dengan uang atau harta benda;
  5. Menunjang Majelis Jemaat dalam seluruh pelayanan bagi pengembangan dan kemajuan Jemaat;
  6. Berkelakukan dan berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Alkitab.

 

Pasal 20

KEANGGOTAAN GANDA

 

Setiap Warga Jemaat, Pendeta, Guru Injil maupun Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia tidak dibenarkan memiliki keanggotaan ganda atau dalam waktu yang bersamaan menjadi Anggota Jemaat Gereja lain.

 

Pasal 21

PEJABAT-PEJABAT GEREJA

 

Pejabat-pejabat Gereja Presbyterian Indonesia adalah para Presbyter yang terdiri atas: Pendeta, Guru Injil, Penatua, Diaken dan Mereka (Kaum Awam) yang ditetapkan untuk itu.

 

  1. Pejabat-pejabat Gereja Presbyterian Indonesia menunaikan tugasnya bersama-sama dengan setiap Warga Jemaat dalam kebersamaan berdasarkan Jabatan Imamat Am orang percaya;

 

  1. Pejabat-pejabat di seluruh jajaran Gereja Presbyte­rian Indonesia merupakan satu kesatuan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan panggilan dan pengutusan baik di lingkungan Jemaat, Presbyteri maupun Sinode;

 

  1. Penerimaan, pemeriksaan pengangkatan seluruh Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia ditetapkan oleh Majelis Sinode dengan Surat Keputusan.

 

BAB VI

BADAN-BADAN PEMBANTU

Pasal 22

BIDANG PELAYANAN KATEGORIAL

 

Untuk lebih menunjang penyelenggaraan Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian maka Gereja Presbyterian Indonesia membentuk BIDANG PELAYANAN KATEGORIAL disingkat BPK seperti:

 

  1. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) Persekutuan Kaum Bapak disingkat BPK-PKB
  2. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) Persekutuan Wanita disingkat BPK-PW;
  3. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) Persekutuan Pemuda disingkat BPKPP;

d,   Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) Persekutuan Remaja disingkat BPK-PE;

  1. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) Persekutuan Anak disingkat BPK-PA;

 

Dan juga Kelompok Profesi seperti: Pelaut, Nelayan, Petani, Dokter, Seniman/Artis, Arsitek, Pengusaha/Usahawan, dan lain-lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

 

BAB VII

PENGGILAN DAN PENGUTUSAN

Pasal 23

PANGGILAN

 

Gereja Presbyterian Indonesia dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus melalui Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian, serta melengkapi warganya supaya dapat melaksanakan panggilan Gereja.

 

Pasal 24

PENGUTUSAN

 

Selaras dengan panggilannya, Gereia Presbyterian Indonesia mewujudkan pelayanan dan kesaksian dengan bertitik tolak pada penghayatan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus yang adalah Firman yang sesungguhnya di tengah dan bersama masyarakat.

 

Panggilan dan Pengutusan Jemaat dlaksanakan dalam penghayatan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai berikut :

 

  1. Kebaktian hari Minggu dan hari-hari Raya Kristen lainnya;

 

  1. Kebaktian hari-hari Raya Nasional Kebangsaan;

 

  1. Pelayanan Sakramen PERJAMUAN KUDUS, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun;

 

  1. Pelayanan Sakramen BAPTISAN KUDUS terhadap anak-anak dan dewasa, dengan cara MEMBAHASAHI DAHI dengan air;

 

  1. Peneguhan Sidi bagi warga Jemaat yang telah mencapai dewasa dan telah mengikuti proses Ketekisasi;

 

  1. Peneguhan Pejabat Gereja oleh Pendeta yang diutus oleh dan atas nama Majelis Sinode;

 

  1. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, tidak dilaksanakan pada hari Minggu dalam Kebaktian Umum dan hari-hari Raya Kristen lainnya seperti Jumat Agung, Paskah, Pentakosta, dan Natal;

 

  1. Kebaktian Rumah Tangga (KRT) di rumah Warga Jemaat pada hari-hari tertentu dalam minggu berjalan sesuai dengan kebutuhan;

 

  1. Kebaktian Pemakaman, di rumah duka, Gereja dan tempat-tempat pemakaman;

 

  1. Peneguhan Pendeta dan Guru Injil setelah melalui proses penerimaan, pengangkatan dan keputusan Majelis Sinode dengan Surat Keputusan;

 

  1. Kebaktian-kebaktian lain yang dianggap perlu.

 

 

BAB VIII

HARTA BENDA, TANGGUNG JAWAB dan PEMERIKSA

Pasal 25

HARTA BENDA

 

Seluruh harta benda/kekayaan Gereja Presbyterian Indonesia yang bergerak Maupun tidak adalah milik Gereja, yang pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan tanggung jawab.

 

Pasal 26

TANGGUNG JAWAB

Seluruh harta benda/kekayaan Gereja Presbyterian Indonesia pengelolaannya dipertanggung- jawabkan oleh Majelis Jemaat dalam lingkungannya/tingkat jemaat, oleh Majelis Presbyteri dalarn lingkungannya/ tingkat Presbyteri dan oleh Majelis Sinode dalam lingkungan/sinode.

 

Pasal 27

BADAN PEMERIKSA

 

Gereja Presbyterian Indonesia membentuk BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN GEREJA untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh Perbendaharaan Gereja secara berkala dan teratur.

 

BAB IX

HUBUNGAN KELUAR

Pasal 28

LEMBAGA GEREJA

 

Gereja Presbyterian Indonesia melaksanakan dan memelihara hubungan dengan Gereja-gereja yang sepengakuan di Indonesia dan diseluruh dunia.

 

 

Pasal 29

LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL

 

Gereja Presbyterian Indonesia mengadakan hubungan keluar dengan lembaga/organisasi sosial di Indonesia dan diluar negeri.

 

 

BAB X

PENGGEMBALAAN KHUSUS

Pasal 30

WARGA JEMAAT

 

Untuk menjaga dan memelihara kesucian Gereja Tuhan dan untuk memberi pengajaran dan peringatan, maka Gereja Presbyterian Indonesia melaksanakan pengembalian khusus bagi warga jemaat yang mengingkari ajaran Iman Kristen dan ajaran Gereja Presbyterian Indonesia serta telah menjadi sandungan bagi Jemaat dan Masyarakat.

 

Pasal 31

PEJABAT-PEJABAT GEREJA

 

Untuk menjaga dan memelihara kesucian Gereja Tuhan dan untuk memberikan pengajaran dan peringatan, maka Gereja Presbyterian Indonesia melaksanakan Penggembalaan khusus bagi pejabat-pejabat gereja yang diserahi tugas suci untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan keimanannya bagi warga jemaat maupun bagi masyarakat umum, tetapi menyeleweng atau menyalahgunakan wewenang maupun jabatannya, terlebih mengingkari ajaran Iman Kristen dan Gereja Presbyterian Indonesia.

 

BAB XI

Pasal 31

 

Untuk hal-hal yang belum diatur dalam tata dasar Gereja Presbyterian Indonesia ini, akan diatur dalam tata laksana, peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan lainnya.

 

 

BAB XII

PERUBAHAN TATA DASAR dan PERATURAN PENUTUP

Pasal 33

 

  1. Perubahan tata dasar Gereja Presbyterian Indonesia dapat dipertimbangkan berdasarkan :
  2. Usul persidangan Majelis Presbyteri;
  3. Usul badan pekerja Majelis Sinode;

 

  1. Usul perubahan yang dimaksud, paling lambat telah diterima dan disahkan oleh persidangan Majelis Sinode yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh anggota-anggotanya dan mendapat persetujuan bulat sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) suara anggota-anggota yang hadir;

 

  1. Tata Dasar Gereja Presbyterian Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

 

  1. Dengan ditetapkannya Tata Dasar Gereja Prebyterian, Indonesia ini, maka Tata. Dasar/Gereja sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

PERATURAN PENUTUP

Pasal 34

 

Semua hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Tata Dasar Gereja ini, akan dimuat/dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga Gereja Presbyterian Indonsia, serta Program Kerja Tahunan.

 

 

 

DEMIKIANLAH AKTA INI

–     Dibuat dan diresmikan sebagai minit di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya Yanie dan tuan Prayitno, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta,, sebagai saksi-saksi.

–     Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

–     Dilangsungkan dengan satu tambahan, dan satu coretan, tanpa penggantian.

–     Aseli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

 

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

DEPARTEMEN AGAMA RI.

 

NOMOR: E/Kep/HK.00.5/131/3748/1999

T E N T A N G

PENDAFTARAN GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA

 

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

DEPARTEMEN AGAMA RI.

 

 

Membaca          :     1.   Surat Permohonan Pendaftaran dari Gereja Presbyterian Indonesia Nomor : Khusus/GPI/III/1999, tanggal 7 Maret 1999;

  1. Akta Notaris Nomor: 73 tanggal 21 September 1999 Notaris: Saal Bumela, SH. di Jakarta tentang Tata Dasar Gereja Presbyterian Indonesia;

 

Menimbang      :     a.   bahwa untuk perkembangan yang sehat dan teratur perlu diadakan penertiban status hukum lembaga Keagamaan Kristen Protestan di Indonesia.

  1. bahwa penertiban dimaksud dilakukan agar jelas fungsi dan bidang tugasnya masing-masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  2. bahwa Ger eja Presbyterian Indonesia telah memiliki Anggaran Dasar/Tata Dasar Gereja sebagai pegangan dalam pelayanan umat.

 

Mengingat         :     1.   Staatsblad tahun 1927 Nomor 155,156,157 dan 532 tentang Regeling van de Rechtpositie der Kerk/Kerkgenoot-schappen.

  1. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  2. Keputusan Presiden RL Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 76 Tahun 1996;
  3. Keputusan Presiden RL Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 1998;

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan      :     KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BLMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA RI. TENTANG PENDAFTARAN GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA.

 

Pertama            :     Mendaftarkan Gereja Presbyterian Indonesia yang berkedudukan/berpusat di Jakarta sebagai lembaga Keagamaan Kristen Protestan yang bersifat Gereja.

 

Kedua                :     Pendaftaran ini diberikan untuk menjadi pegangan dalam usaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Gereja/Tata Dasar Gereja Presbyterian Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Ketiga                :     Setiap akhir tahun Gereja Presbyterian diwajibkan memberikan laporan tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.

 

Keempat           :     Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di        :   J a k a r t a

Pada Tanggal      :   26 November 1999

 

DIREKTUR JENDERAL,

 

 

  1. SIAHAAN, S.Th

NIP. 150177395

 

Tembusan Yth, :

  1. Menteri Agama RI di Jakarta (sebagai laporan);
  2. Menteri Kehakiman RI. di Jakarta;
  3. Menteri Daiam Negeri RI di Jakarta;
  4. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kabalitbang Agama di lingkungan

Departemen Agama;

  1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi seluruh Indonesia;
  2. Kakanwil Departemen Agama RI Cq. Kepala Bidang/Pembimas (Kristen)

Protestan di seluruh Indonesia;

  1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

TATA DASAR

GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA

HASIL KEPUTUSAN

SIDANG SINODE III DI JAKARTA

23 FEBRUARI 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJELIS SINODE

GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA

 

 

TATA DASAR

GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA

HASIL KEPUTUSAN PERSIDANGAN SINODE

23 FEBRUARI 2013

 

BAB I

NAMA, PENDIRIAN DAN WUJUD

Pasal 1

NAMA

Nama Gereja ialah GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA, yang berada dalam Persekutuan Jemaat di Indonesia dan seluruh dunia.

 

Pasal 2

PENDIRIAN

Gereja Presbyterian Indonesia telah didirikan sejak tanggal I (satu) Oktober 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), serta didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 

Pasal 3

WUJUD

Wujud Gereja Presbyterian Indonesia adalah satu persekutuan dengan Gereja Yang Kudus dan Am, yang meliputi segala abad dan tempat serta bersifat injili.

 

BAB II

PENGAKUAN

Pasal 4

YESUS KRISTUS DASAR YANG TEGUH

Gereja Presbyterian Indonesia didasari dan dibangun di atas dasar pengakuan “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup”, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. (Matius 16:16; 1 Korintus 3:11)

 

Pasal 5

ALLAH TRITUNGGAL

Gereja Presbyterian Indonesia mengakui ke Tri Tunggalan Allah yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus (Kejadian 3:22; Matius 28:19; Lukas 1:35; Yohanes 15:26; 2 Korintus 13:13;1 Yohanes 5:7-8 ) dan sebagai pusat pengakuan adalah Tuhan Yesus Kristus – Allah dan Manusia – yang telah hidup, mati dan bangkit untuk keselamatan hidup manusia dan dunia (Yohanes 1 : 1 , 14; 20 : 28; 1 Korintus 15:3,4; Kolose 2:9; 1 Timotius 1:15 ),

 

Pasal 6

PENGAKUAN   IMAN

Gereja Presbyterian Indonesia dalam Persekutuannya dengan Gereja segala abad dan tempat, menghayati imannya sesuai dengan pokok-pokok Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea – Konstantinopel dan Pengakuan Iman Athanasius, serta ajarannya berpegang pada ajaran-Reformasi – CALVINISME.

 

Pasal 7

KESELAMATAN

Gereja Presbyterian Indonesia mengakui bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan berakibat maut (Roma 3:23; 5:8,12; 6: 23), dan karena itu memerlukan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus (Matius 1:21; Kisah Para Rasul 4:12), dan keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus (Yohanes 3:16; Efesus 2:8). Manusia hanya dapat diselamatkan dengan jalan bertobat dan menerima Yesus Kristus mutlak dalam hidupnya sebagai Tuhan dan JURUSELAMAT (Markus 1:15; 16:16; Roma 1:16).

 

 

Pasal 8

ALKITAB

Gereja Presbyterian Indonesia mengaku bahwa Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah Firman Allah tanpa cacat, yang diilhamkan Allah sebagai kuasa tertinggi dalam hal Iman dan Kehidupan Kristen.

BAB III

TUJUAN GEREJA

Pasal 9

PEKABARAN INJIL

Gereja Presbyterian Indonesia melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus: “Karena. itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman (Matius 28:19-20; Markus 16:15-16).

 

Pasal 10

PENGGEMBALAAN

Gereja Presbyterian Indonesia bertanggung jawab terhadap kehidupan dan pertumbuhan iman warga Jemaat melalui pembinaan dan penggembalaan sesuai dengan rencana Tuhan bagi manusia dan Gereja-Nya (Yohanes 21:15-17; Efesus 4:11-16; 1 Petrus 5:2-4).

 

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI GEREJA

Pasal 11

PEMERINTAHAN GEREJA

Gereja Presbyterian Indonesia mewujudkan panggilan dan pelayanan berpegang pada azas PRESBYTERIAL-SINODAL dengan unsur-unsur sebagai berikut:

  1. PERSIDANGAN SINODE

Badan tertinggi yang anggota-anggotanya terdiri atas Pendeta-pendeta, Guru-guru Injil, Majelis-majelis Jemaat dan Kaum Awam, yang diutus oleh Presbyteri-presbyteri.

  1. MAJELIS SINODE

Para pejabat yang dipilih dari seluruh Presbyteri dalam Persidangan Sinode;

  1. MAJELIS PRESBYTERI

Pendeta-pendeta, guru-guru injil, anggota majelis-majelis jemaat dan Kaum Awam yang dipilih dan diteguhkan untuk mengatur jemaat- jemaat di dalam satu wilayah/daerah;

 

  1. MAJELIS JEMAAT

Pendeta, Guru Injil, para Penatua dan DIaken dan Kaum Awam yang dipilih dan diteguhkan dalam jemaat setempat;

 

  1. KOORDINATOR WILAYAH

Dalam satu Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang belum ada Presbyteri, diangkat Koordinator Wilayah (Korwil) setempat untuk menjadi kepanjangan tangan Sinode. Koordinator Wilayah yang dimaksud adalah seorang Pendeta/Guru Injil Gereja Presbyterian Indonesia yang berdomisili di wilayah tersebut dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode.

 

Pasal 12

KEPEMIMPINAN GEREJA

  1. JEMAAT Gereja Presbyterian Indonesia dipimpin oleh Majelis jemaat setempat yang dipilih dan diteguhkan untuk itu, dengan Ketua seorang Pendeta atau Guru Injil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Majelis Sinode;
  2. PRESBYTERI Gereja Presbyterian Indonesia dipimpin oleh Majelis Presbyteri yang dipilih oleh persidangan Presbyteri dalam satu wilayah/ daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode;
  3. SINODE Gereja Presbyterian Indonesia dipimpin oleh Majelis Sinode yang dipilih dan ditetapkan oleh Persidangan Sinode;
  4. MAJELIS SINODE Gereja Prebyterian Indonesia adalah Pimpinan/Badan tertinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian seluruh jemaat dan kegiatan serta usaha-usaha Gereja Presbyterian Indonesia.
  5. KOORDINATOR WILAYAH

Koordinator Wilayah tunduk kepada struktur lembaga Gereja Presbyterian Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Sinode.

 

Pasal 13

PERSIDANGAN/PEMILIHAN DAN PERIODE

 

  1. Persidangan/Pemilihan Majelis Sinode dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun dalam Persidangan Sinode, sesudah persidangan/pemilihan Majelis Jemaat dan Majelis Presbyteri. Kepengurusan Majelis Sinode dalam satu periode berakhir tiap 5 (lima) tahun.

 

  1. Persidangan/Pemilihan Majelis Presbyteri dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun, sebelum persidangan/pemilihan Majelis Sinode dan sesudah persidangan/ pemilihan Majelis Jemaat. Kepengurusan Majelis Presbyteri dalam satu periode berakhir tiap 5 (lima) tahun.

 

  1. Persidangan/Pemilihan Majelis Jemaat dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun. Kepengurusan Majelis Jemaat dalam satu periode berakhir tiap 5 (lima) tahun.

 

  1. Setiap anggota Majelis Sinode, Mejelis Presbyteri, dan Majelis Jemaat hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) masa tugas berturut-turut.

 

  1. Kepengurusan Majelis Sinode, Majelis Prebyteri dan Majelis Jemaat tidak diperkenankan terdiri atas anggota-anggota yang memiliki hubungan darah/keluarga/kekeluargaan dekat.

 

BAB V

JEMAAT, WARGA JEMAAT, PEJABAT-PEJABAT GEREJA

Pasal 14

PENGERTIAN TENTANG JEMAAT

  1. Jemaat adalah Persekutuan Warga Gereja Presbyterian Indonesia di suatu tempat tertentu dalam wilayah/daerah pelayanan Gereja Presbyterian Indonesia. Kehadiran dan pertumbuhannya tampak dalam kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan secara teratur dan tertib.
    1. Jemaat merupakan bagian yang tak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan dari Gereja Presbyterian Indonesia, dan pelembagaannya dilakukan oleh Majelis Sinode setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Majelis Presbyteri.
    2. Sebuah Jemaat harus mempunyai anggota-anggota, pimpinan dan wilayah pelayanan.

 

  1. Apabila di suatu wilayah/daerah belum ada Presbyteri, pembinaan dan pelembagaan Jemaat dilakukan langsung oleh Majelis Sinode.

 

Pasal 15

PENERIMAAN JEMAAT

Gereja Presbyterian Indonesia menerima semua Kelompok/Persekutuan Masyarakat Kristen yang terorganisir untuk menjadi bagian/jemaat, dengan mengikuti persyaratan sesuai dengan aturan dan ketetapan Gereja Presbyterian Indonesia serta peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode.

 

Pasal 16

PEMBINAAN dan PELEMBAGAAN JEMAAT

 

Kelompok/Persekutuan Masyarakat Kristen atau Jemaat yang baru diterima dalam lingkungan Gereja Prebyterian Indonesia pembinaannya dilakukan oleh Majelis Presbyteri wilayah setempat, dibantu oleh Majelis Jemaat dan Warga Jemaat dalam lingkungannya sampai mencapai kedewasaan atau pertumbuhan yang maksimal dan siap untuk dilembagakan, berdasarkan petunjuk, pengarahan dan bimbingan Majelis Sinode, dan pelembagaannya dilakukan oleh Majelis Sinode.

Pasal 17

KLAIM LEMBAGA

 

  1. Apabila di kemudian hari oleh karena satu dan lain hal, ada kelompok atau sebuah Jemaat yang sudah dilembagakan dalam lingkungan Gereja Presbyterian Indonesia ingin keluar dan tidak mau lagi bersama-sama menjadi bagian dari Gereja Presbyterian Indonesia, maka Kelompok atau Jemaat tersebut tidak bisa mengklaim legalitas maupun nama lembaga Gereja Presbyterian Indonesia untuk dipakai dan digunakan atau mengatas namakan di luar.

 

  1. Seorang Pendeta, Guru Injil maupun Pejabat/Majelis Gereja Presbyterian Indonesia atau Kelompok yang masih bertugas, oleh karena satu dan lain hal ingin keluar dan tidak mau lagi bersama-sama menjadi bagian dari Gereja Presbyterian Indonesia, maka yang bersangkutan, Pendeta, Guru Injil, Kelompok maupun Pejabat/Majelis Gereja tersebut tidak bisa mengklaim legalitas maupun nama Lembaga Gereja Prebyterian Indonesia untuk dipakai dan digunakan atau mengatas namakan di luar.

 

Pasal 18

WARGA JEMAAT

Warga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia adalah:

  1. Mereka yang dilahirkan oleh Warga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia.
  2. Mereka yang dibabtis oleh Gereja Presbyterian Indonesia.
  3. Mereka yang diNikahkan/diKawinkan oleh Gereja Presbyterian Indonesia
  4. Mereka yang diteguhkan Sidi oleh Gereja Presbyterian Indonesia.
  5. Mereka yang bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi bagian dalam keluarga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia, baik yang berasal dari Gereja lain di Indonesia maupun luar negeri.

 

Pasal 19

HAK DAN KEWAJIBAN

 

  1. Setiap Warga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia berhak:
    1. Menghadiri dan berbicara dalam forum Rapat Majelis Terbuka (RMT)
    2. Memilih dan dipilih sebagai Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia.

 

  1. Setiap Warga Jemaat Gereja Presbyterian Indonesia berkewajiban:
    1. Menghadiri seluruh kegiatan Jemaat, Kebaktian-kebaktian Jemaat, teristimewa hari Minggu dan hari Raya Kristen;
    2. Mengambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus selama ia tidak berada dalam penggembalaan/disiplin Gereja;
    3. Membantu usaha Gereja baik dalam doa dan tenaga maupun dengan uang atau harta benda;
    4. Menunjang Majelis Jemaat dalam seluruh pelayanan bagi pengembangan dan kemajuan Jemaat;
    5. Berkelakukan dan berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran/iman kristen.

 

Pasal 20

KEANGGOTAAN GANDA

Setiap Warga Jemaat, Pendeta, Guru Injil maupun Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia tidak dibenarkan memiliki keanggotaan ganda atau dalam waktu yang bersamaan menjadi Anggota Jemaat Gereja lain.

 

Pasal 21

PEJABAT-PEJABAT GEREJA

Pejabat-pejabat Gereja Presbyterian Indonesia adalah para Presbyter/Majelis yang terdiri atas: Pendeta, Guru Injil, Penatua, Diaken dan Mereka (Kaum Awam) yang ditetapkan untuk itu.

  1. Pejabat-pejabat Gereja Presbyterian Indonesia menunaikan tugasnya bersama-sama dengan setiap Warga Jemaat dalam kebersamaan berdasarkan Jabatan Imamat Am orang percaya;
  2. Pejabat-pejabat di seluruh jajaran Gereja Presbyte­rian Indonesia merupakan satu kesatuan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan panggilan dan pengutusan baik di lingkungan Jemaat, Presbyteri maupun Sinode;
  3. Penerimaan, pemeriksaan, pengangkatan seluruh Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia dilakukan dan ditetapkan oleh Majelis Sinode dengan Surat Keputusan.
  4. Pentahbisan/Peneguhan/Pengukuhan Pendeta dan Guru Injil Gereja Presbyterian Indonesia harus dilaksanakan oleh Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia;
  5. Pendeta dan Guru Injil adalah Pejabat Organik Gereja Presbyterian Indonesia dan milik Sinode dan tunduk pada Sinode;
  6. Pendeta selaku Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia dalam Jabatan Pelayan Firman dan Sakramen, wajib menggunakan Jubah dan Stola Gereja Presbyterian Indonesia dalam melaksanakan pelayanan khusus Sakramen Baptisan Kudus dan Sakramen Perjamuan Kudus serta Peneguhan Sidi dan Peneguhan Pejabat Gereja serta Pemberkatan Nikah/Perkawinan dan Pemakaman Orang Meninggal, dan dalam acara/kegiatan-kegiatan Kenegaraan maupun antar Lembaga Gereja dan apabila diperlukan dalam kepentingan kehadiran simbol gereja.

 

Pasal 22

PERSYARATAN CALON PENDETA & GURU INJIL

  1. Pendeta dan Guru Injil yang akan ditahbisan oleh Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia harus memiliki Ijazah Theologi dengan gelar Sarjana Theologi yang Lembaga Pendidikan Theologinya memiliki ijin dari Negara;
  2. Calon Pendeta dan calon Guru Injil dalam lingkungan Gereja Presbyterian Indonesia harus melalui proses Vikariat selama minimal 1 (satu) tahun dalam lingkungan Gereja Presbyterian Indonesia;
  3. Gereja Presbyterian Indonesia dapat menerima Calon Pendeta dan Guru Injil dari luar yang memiliki gelar Sarjana Theologi dan telah melalui proses Vikariat di Gereja yang lain dan tidak bermasalah dengan Gereja maupun hukum dan moral, harus memiliki keterangan Vikariat dari Gereja yang bersangkutan dan harus mengikuti masa orientasi dalam lingkungan Gereja Presbyterian Indonesia; kewenangan dan pelaksanaan pentahbisannya dilakukan oleh Sinode dengan Surat Keputusan;
  4. Gereja Presbyterian Indonesia dapat menerima seseorang dari luar yang sudah Pendeta dan tidak bermasalah baik dengan Gereja maupun hukum dan moral, untuk melayani dan menjadi bagian dalam lingkungan Gereja Presbyterian Indonesia, dan harus dilengkapi dengan keterangan/surat keputusan tentang kependetaan dari Gereja yang mentahbiskan dan mengikuti masa orientasi di Gereja Presbyterian Indonesia; kewenangan dan pelaksanaan pengukuhannya dilakukan oleh Sinode dengan Surat Keputusan.

 

BAB VI

KOMISI

Pasal 23

Gereja Presbyterian Indonesia juga memfasilitasi kepentingan-kepentingan pelayanan Profesi pada tingkat Sinodal, Presbyteri maupun Jemaat dalam bentuk Komisi seperti: Pelaut, Nelayan, Petani, Dokter, Seniman/Artis, Arsitek, Pengusaha /Usahawan, musik Gereja dan pelayanan lain yang memerlukan pembentukan Komisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

 

BAB VII

PANGGILAN DAN PENGUTUSAN

Pasal 24

PANGGILAN

Gereja Presbyterian Indonesia dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus melalui Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian, serta melengkapi warganya supaya dapat melaksanakan panggilan Gereja.

 

Pasal 25

PENGUTUSAN

Selaras dengan panggilannya, Gereja Presbyterian Indonesia mewujudkan Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian dengan bertitik tolak pada penghayatan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus yang adalah Firman yang sesungguhnya di tengah dan bersama masyarakat.

Panggilan dan Pengutusan Jemaat dilaksanakan dalam penghayatan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus dalam bentuk:

  1. Ibadah Raya hari Minggu dan hari-hari Raya Kristen lainnya;
  2. Ibadah hari-hari Raya Nasional Kebangsaan;
  3. Ibadah Pelayanan Sakramen PERJAMUAN KUDUS, sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dalam satu tahun (Minggu I bulan Januari, Jumat Agung, Minggu I bulan Juli, bulan Oktober Hari Perjamuan Kudus sedunia (HPKD), dan minggu terakhir bulan Desember);
  4. Ibadah Pelayanan Sakramen BAPTISAN KUDUS terhadap anak-anak dan dewasa, dengan cara MEMBAHASAHI DAHI dengan air;
  5. Ibadah Peneguhan Sidi bagi warga Jemaat yang telah mencapai dewasa dan telah mengikuti proses Katekisasi atau belajar agama/Iman Kristen;
  6. Ibadah Peneguhan Majelis Jemaat dan perangkat Majelis Jemaat selaku Pejabat Gereja oleh Pendeta yang diutus oleh dan atas nama Majelis Sinode;
  7. Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah/Perkawinan, tidak dilaksanakan pada hari Minggu dalam Ibadah Raya hari Minggu dan hari-hari Raya Kristen lainnya seperti Jumat Agung, Paskah, Pentakosta, dan Natal;
  8. Ibadah Rumah Tangga (IRT) di rumah Warga Jemaat atau di Gereja pada hari-hari tertentu dalam minggu berjalan sesuai dengan kebutuhan;
  9. Ibadah Pemakaman, di rumah duka, Gereja dan tempat-tempat pemakaman;
  10. Ibadah Peneguhan/Pentahbisan Pendeta dan Guru Injil dilaksanakan oleh Majelis Sinode setelah melalui proses penerimaan, pengangkatan dan keputusan Majelis Sinode dengan Surat Keputusan;
  11. Ibadah-ibadah lain yang dianggap perlu.
  12. Seluruh peribadatan Gereja Presbyterian Indonesia wajib menggunakan Tata Ibadah yang diterbitkan oleh Sinode Gereja Presbyterian Indonesia.
  13. Seluruh Pendeta / Pelayan Firman dan Sakramen Gereja Presbyterian Indonesia wajib memakai Toga dan Stola Jabatan dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, dan Majelis Jemaat wajib memakai Stola.

 

BAB VIII

HARTA BENDA, TANGGUNG JAWAB dan PEMERIKSA

Pasal 26

HARTA BENDA

Seluruh harta benda/kekayaan Gereja Presbyterian Indonesia yang bergerak maupun tidak pada lingkup Jemaat, Presbyteri maupun Sinode adalah milik dan atas nama Gereja Presbyterian Indonesia, yang pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dan yang secara administrasi dilaksanakan oleh Majelis Sinode.

 

Pasal 27

TANGGUNG JAWAB

Seluruh harta benda/kekayaan Gereja Presbyterian Indonesia pengelolaannya dipertanggung-jawabkan oleh Majelis Jemaat dalam lingkungannya/tingkat jemaat, oleh Majelis Presbyteri dalam lingkungannya/ tingkat Presbyteri dan oleh Majelis Sinode dalam lingkungannya/tingkat Sinode dan melaporkan seluruh harta benda/kekayaan tersebut pada setiap persidangan Sinode.

 

Pasal 28

PEMANFAATAN dan PENGALIHAN HARTA MILIK GEREJA

Pemanfaatan dan pengalihan harta milik atas nama Gereja Presbyterian Indonesia yang tidak bergerak, harus dikonsultasikan dahulu dan mendapat persetujuan Persidangan Majelis Sinode.

 

Pasal 29

BADAN PEMERIKSA

Gereja Presbyterian Indonesia membentuk BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN/HARTA KEKAYAAN GEREJA atau merekomendasikan para Profesional Akuntan Publik untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh Perbendaharaan/harta kekayaan Gereja Presbyterian Indonesia secara berkala dan teratur.

 

 

BAB IX

HUBUNGAN KELUAR

Pasal 30

LEMBAGA GEREJA

  1. Gereja Presbyterian Indonesia melaksanakan dan memelihara hubungan dan kerja sama dengan Gereja-gereja yang sepengakuan – yaitu Gereja yang kudus dan Am; Persekutuan orang kudus – di Indonesia dan di seluruh dunia, dengan semangat saling menerima dan mengakui serta memenuhi kewajiban oikumenisnya.

 

  1. Dalam mewujudkan hubungan keluar dalam bentuk kerjasama, maka Sinode Gereja Presbyterian Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dapat merekomendasikan dan atau mengirim sebagai tenaga utusan gereja untuk melayani pada semua lembaga gereja ataupun lembaga sosial dan lembaga sosial keagamaan di Indonesia maupun luar negeri dan juga pemerintah.

 

Pasal 31

LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL/SOSIAL KEAGAMAAN

Gereja Presbyterian Indonesia mengadakan hubungan keluar dan kerja sama dengan lembaga/organisasi sosial dan sosial keagamaan di Indonesia dan diluar negeri.

 

Pasal 32

PENGEMBANGAN dan PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencerdaskan Jemaat maupun masyarakat secara umum, Gereja Presbyterian Indonesia menyelengarakan dan mengelola Pendidikan Umum seperti TK dan sejenis, SD, SMP, SMA/SMK sederajat, Universitas serta Pendidikan Theologi Kristen dan Pendidikan Agama Kristen serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk pendidikan dan training.

 

 

Pasal 33

Pengelolaan Pendidikan dan Training dan bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai pasal 32, dibentuk Yayasan Pendidikan Presbyterian Indonesia untuk mengelola kegiatan2 tersebut bersama dengan Sinode Gereja Presbyterian Indonesia.

 

BAB X

BADAN PENDIRI

GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA

Pasal 34

Badan Pendiri Gereja Presbyterian Indonesia seperti yang termuat dalam Tata Dasar Gereja Presbyterian Indonesia Akte Notaris nomor 73 tanggal 21 September 1999 Notaris Saal Bumela, SH dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.17/tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999 dan terdaftar pada Departemen Agama RI Dirjen Bimas (Kristen) Protestan No.F/Kep/Hk.00.5/131/ 3748/1999 tanggal 26 Nopember 1999, bertanggung jawab dan memiliki kewenangan yang tinggi di atas Majelis Sinode dan Persidangan Sinode, dalam Keputusan Penyelamatan dan pengambilalihan Gereja Presbyterian Indonesia dari Doktrin Sesat, penyelewengan Hak Milik Gereja, Penyimpangan Visi dan Misi Gereja dan penyimpangan atau penyelewengan arah dan tujuan Institusi/Kelembagaan Gereja Presbyterian Indonesia dan Legalitas Hukum maupun ijin operasional yang diterbitkan oleh Departemen Agama untuk Gereja Presbyterian Indonesia.

 

KEDUDUKAN dan LANDASAN HUKUM

GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA TAHUN 1999

Pasal 35

Tata Dasar Gereja Presbyterian Indonesia Akte Notaris Nomor: 73 tanggal 21 September 1999 Notaris Saal Bumela, SH, yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 17/tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999 dan terdaftar pada Departemen Agama RI Dirjen Bimas (Kristen) Protestan No.: F/Kep/Hk.00.5/131/3748/1999 tanggal 26 Nopember 1999 adalah landasan Hukum Gereja Presbyterian Indonesia dan tetap melekat tak terpisahkan bersama Tata Dasar hasil keputusan Persidangan Sinode Gereja Presbyterian Indonesia bulan Februari 2013.

 

BAB XI

PENGGEMBALAAN KHUSUS

Pasal 36

WARGA JEMAAT

Untuk menjaga dan memelihara kesucian Gereja Tuhan dan untuk memberikan pengajaran dan peringatan, maka Gereja Presbyterian Indonesia melaksanakan penggembalaan khusus bagi warga jemaat yang mengingkari ajaran Iman Kristen dan ajaran Gereja Presbyterian Indonesia serta telah menjadi sandungan bagi Jemaat dan Masyarakat.

 

Pasal 37

PEJABAT-PEJABAT GEREJA

Untuk menjaga dan memelihara kesucian Gereja Tuhan dan untuk memberikan pengajaran dan peringatan, maka Gereja Presbyterian Indonesia melaksanakan Penggembalaan khusus bagi pejabat-pejabat gereja yang diserahi tugas suci untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan keimanannya bagi warga jemaat maupun bagi masyarakat umum, tetapi menyeleweng atau menyalahgunakan wewenang maupun jabatannya, terlebih mengingkari ajaran Iman Kristen dan Gereja Presbyterian Indonesia.

 

Pasal 38

PEMBERHENTIAN PEJABAT ORGANIK PENDETA & GURU INJIL

Pendeta dan Guru Injil selaku Pejabat Organik Gereja Presbyterian Indonesia dapat berhenti atau diberhentikan oleh Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia apabila: 1. Meninggal dunia, 2. Cacat seumur hidup, 3. Mengundurkan diri langsung melalui pernyataan lisan maupun tulisan, 4. Melakukan tindakan kriminal/kejahatan terhadap hukum dan asusila, 5. Tidak memberi laporan secara tertulis selama 6 enam bulan kepada Majelis Sinode, 6. Melawan/tidak tunduk pada Tata Dasar dan Tata Laksana, serta Keputusan-keputusan Persidangan Sinode maupun kebijakan Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia;    7. Melakukan penyimpangan kegiatan peribadatan atas nama Gereja Presbyterian Indonesia yang tidak sesuai dengan tata ibadah/liturgi dan tata dasar/doktrin Gereja Presbyterian Indonesia.

 

BAB XII

Pasal 39

STRUKTUR ORGANISASI

Gereja Presbyterian Indonesia memiliki Struktur Organisasi tingkat Sinode, tingkat Presbyteri dan tingkat Jemaat.

 

Pasal 40

TINGKAT MAJELIS SINODE

BADAN PENDIRI

Adalah para Pendiri yang mendirikan Gereja Presbyterian Indonesia

DEWAN PENASIHAT

Badan Pendiri

Para Tua-tua atau yang dituakan

Mantan Pengurus Gereja Presbyterian Indonesia

Beberapa Tokoh bukan dari Gereja Presbyterian Indonesia

MAJELIS SINODE

Para Pejabat Gereja Presbyterian Indonesia

Ketua Umum

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara Umum

Wakil Bendahara

Wakil Bendahara

BIDANG-BIDANG

Bidang Organisasi & Pengembangan Jemaat

Bidang Pendidikan & Teologia

Bidang Pelayanan & Pekabaran Injil

Bidang Media & Komunikasi

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agama & Budaya, Kerukunan

Bidang Kategorial

Komisi

 

Pasal 41

TINGKAT MAJELIS PRESBYTERI

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

Wakil Bendahara

Bidang Organisasi & Pengembangan Jemaat

Bidang Pendidikan & Teologia

Bidang Pelayanan & Pekabaran Injil

Bidang Media & Komunikasi

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agama & Budaya, Kerukunan

Bidang Kategorial

Komisi

Pasal 42

TINGKAT MAJELIS JEMAAT

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

Wakil Bendahara

BIDANG-BIDANG

Bidang Organisasi & Pengembangan Jemaat

Bidang Pendidikan & Teologia

Bidang Pelayanan & Pekabaran Injil

Bidang Media & Komunikasi

Bidang Pemberdayaan SDM

Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agama & Budaya, Kerukunan

Bidang Kategorial

Komisi

Pasal 43

Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Tata Dasar Gereja Presbyterian Indonesia ini, akan diatur dalam Tata Laksana, peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan lainnya.

BAB XIII

TATA DASAR, PERUBAHAN dan PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

Tata Dasar Gereja Prebyterian Indonesia ini adalah hasil keputusan persidangan Sinode tanggal 23 bulan Februari tahun 2013 yang telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan serta penambahan pasal-pasal.

 

Pasal 44

Perubahan tata dasar Gereja Presbyterian Indonesia dapat dipertimbangkan berdasarkan :

  1. 1a.      Usul persidangan Majelis Presbyteri Kota/Kabupaten dan Provinsi

1b.      Usul badan pekerja Majelis Sinode;

1c.      Usul Badan Pendiri

  1. Usul perubahan yang dimaksud, paling lambat 1 (satu) tahun telah diterima dan disahkan oleh persidangan Majelis Sinode yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh anggota-anggotanya dan mendapat persetujuan bulat sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) suara anggota-anggota yang hadir;
  2. Tata Dasar Gereja Presbyterian Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

 

PERATURAN PENUTUP

Pasal 38

Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Tata Dasar Gereja ini, akan dimuat/dicantumkan dalam Tata Laksana/Anggaran Rumah Tangga Gereja Presbyterian Indonesia serta Program Kerja Tahunan.

 

JAKARTA, 23 Februari 2013

HASIL KEPUTUSAN PERSIDANGAN SINODE TAHUN 2013

GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA

Ketua Umum & Pendiri

 

 

 

Pdt. Dr. DH. Kambey, S.Th., MA.